Bupati Muna Barat Dorong Tiga Wilayah Masuk Program Pengentasan Permukiman Kumuh Kementerian PKP

PPID. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat La Ode Darwin melakukan audiensi langsung dengan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Kamis (21/5/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan kepastian masuknya usulan tiga wilayah di Kabupaten Muna Barat ke dalam program Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) jangka menengah hingga tahun 2029.

Langkah strategis ini diambil oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat karena daerah tersebut terpilih sebagai salah satu penerima DAK Tematik PPKT. Program ini diproyeksikan berjalan hingga tahun 2029 demi mendorong pemerataan pembangunan, mengentaskan kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang sehat dan layak.

Berbeda dengan usulan wilayah kepulauan pada program sebelumnya, DAK Tematik PPKT jangka menengah kali ini berfokus pada tiga wilayah daratan dan pesisir utama di Muna Barat. Ketiga wilayah yang telah dikunci dalam program ini adalah Desa Latawe, Desa Katela, dan Kelurahan Lapadaku.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh untuk menuntaskan masalah permukiman kumuh di Muna Barat. Melalui program ini, kami ingin memastikan warga di Desa Latawe, Desa Katela, dan Kelurahan Lapadaku mendapatkan hunian yang layak, sehat, dan ditunjang oleh infrastruktur sanitasi serta air bersih yang memadai. Ini bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi ikhtiar kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," ujar La Ode Darwin.

Sebagai tindak lanjut dari lobi aktif Bupati tersebut, Kementerian PKP menyatakan komitmennya untuk tidak hanya menerima usulan, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat. Pendampingan ini bertujuan agar penyusunan proposal teknis dapat memenuhi seluruh kriteria kelayakan secara akurat. Pemkab Muna Barat dijadwalkan segera menggelar pertemuan virtual melalui Zoom meeting bersama dinas terkait dan Kementerian PKP guna merumuskan proposal tersebut.

Dalam upaya meyakinkan pihak kementerian, Bupati La Ode Darwin menyiapkan strategi komunikasi khusus dengan menyusun dokumentasi visual berupa foto dan video lapangan mengenai kondisi riil kekumuhan di wilayahnya. Dokumentasi visual tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Menteri PKP sebagai bahan pertimbangan utama agar program ini mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat.

Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo-SP)