Bupati Muna Barat Lakukan Pertemuan dengan Komite BPH Migas Bahas Ketahanan Energi di Muna Barat

PPID. MUNA BARAT. GO. ID Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melakukan pertemuan resmi dengan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Pertemuan ini membahas mengenai penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah untuk wilayah Kabupaten Muna Barat, serta rencana pembangunan penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berhasil mendapatkan penambahan kuota BBM serta persetujuan pembangunan SPBU tambahan. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis mengatasi kelangkaan BBM yang sempat terjadi di beberapa wilayah, serta untuk menekan laju inflasi daerah akibat tingginya biaya transportasi dan distribusi barang kebutuhan pokok.

“Permasalahan distribusi dan keterbatasan pasokan BBM di Muna Barat selama ini menjadi perhatian serius. Dengan adanya penambahan kuota dan SPBU baru, kami berharap kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan nelayan, dapat terpenuhi dengan baik. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan inflasi yang sempat meningkat akibat kelangkaan bahan bakar,” ujar Bupati Muna Barat, La Ode Darwin seusai pertemuan.

Bupati menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM ini juga akan berdampak langsung pada program ketahanan pangan daerah. Ketersediaan bahan bakar yang mencukupi akan mendukung operasional alat dan mesin pertanian (alsintan), sehingga para petani tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kegiatan tanam dan panen.

“Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. Dengan jaminan ketersediaan BBM, produktivitas pertanian dapat meningkat, inflasi dapat ditekan, dan kita dapat menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan di Muna Barat,” tambah La Ode Darwin.

Ketua Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus mendukung pemerataan energi hingga ke daerah terpencil. “Kami memahami kondisi geografis Muna Barat dan kebutuhan masyarakat akan energi yang berkeadilan. BPH Migas berkomitmen memberikan tambahan kuota sesuai kebutuhan riil, serta mempercepat pembangunan SPBU agar distribusi BBM lebih merata,” jelas Iwan.

Beliau juga menekankan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tetap dilakukan secara tepat sasaran, dengan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat pengawas lapangan.

Dengan hasil positif dari pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menegaskan akan segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut bersama pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi teknis daerah. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi kelangkaan BBM, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Penulis : Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Opini dan Aspirasi Publik )
Penanggungjawab : Al Rahman, S.Pd, M.Si (Kadis Kominfo)