Pemkab Muna Barat Gelar Musrembang RKPD 2026

Pemkab Muna Barat Gelar Musrembang RKPD 2026
PPID. MUNA BARAT. GO. ID Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati pada Kamis (10/4/2025). Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa bersama unsur Forkopimda dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan untuk menyusun serta menyepakati prioritas pembangunan daerah di tahun mendatang.

Kepala Bappeda Muna Barat, Raden Djamun Sunyoto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrembang ini mengusung tema penguatan fondasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Langkah tersebut diambil guna mendukung ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan visi "Liwu Mokesa" di Kabupaten Muna Barat. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan agenda ini didasari oleh UU No. 25 Tahun 2004, Permendagri No. 86 Tahun 2017, UU No. 9 Tahun 2025, serta Imendagri No. 2 Tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Raden juga memaparkan sejumlah data capaian pembangunan makro tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,44 menjadi 68,37, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,03 persen menjadi 13,38 persen. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,07 persen, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 2,22 menjadi 2,06, serta perbaikan Gini Ratio menjadi 0,308.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menetapkan empat prioritas pembangunan untuk tahun 2026. Prioritas tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merata dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean government).

Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengawal perencanaan ini. Ia menyatakan bahwa setiap program yang disusun harus berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara nyata. "Perencanaan ini merupakan pijakan strategis kita untuk memastikan potensi lokal di sektor pertanian hingga pariwisata dapat dikelola secara optimal demi kemandirian ekonomi daerah," ujar Ali Basa dalam sambutannya.

Wa Ode Rahmatia, SP (Kabid Peng. Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo-SP)